Oleh: Maryono Basuki

Rasanya, kita sudah larut dalam carut-marut demokrasi dengan sistem suara terbanyak. Padahal ideologi negara mengisyaratkan demokrasi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Yang menurut Bung Karno, “… bukan hanya politik demokrasi saja. Semata-mata tidak ada sociale rechtvaardigheid, tak ada keadilan sosial, tidak ada ekonomische democratie sama sekali.” Apakah demokrasi kita sudah lepas dari akar semangat “gotong-royong” ?

Bung Karno: 1 Juni 1945. “Kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, …” Gotong royong mengandung arti  bahwa  hidup tolong-menolong dalam tradisi masyarakat Indonesia, tidak hanya merupakan wujud keterikatan  sosial antara satu dengan yang lain, tetapi lebih  dari itu memiliki makna religius spiritual yang sakral.”

Prinsip ini relevan dengan perintah saling tolong-menolong atau bergotongroyong yang tertera dalam Q.S. Al-Maidah: 2.
وتعا ونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah”.

Surat ini merupakan perintah untuk tolong-menolong dalam (mengerjakan) kebajikan yakni segala bentuk kegiatan yang membawa kemaslahatan duniawi dan atau ukhrowi. Tolong-menolong dalam ketaqwaan, merupakan segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau ukhrowi. Ayat ini merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapapun (meskipun berbeda keyakinan agama) selama tujuannya adalah kebajikan dan ketaqwaan.

Pesta demokrasi baru saja usai. Apakah prinsip demokrasi kita berpegang kepada azas “gotong royong” ? Tolong-menolong dalam ketaqwaan. Apakah demokrasi kita “ekonomische democratie” ? Berkeadilan sosial. Apakah penyelenggaraan demokrasi kita mengandung semangat “kebangsaan” (“sosio-nasionalisme”) ? Demi kepentingan bangsa. Apakah demokrasi kita sarat dengan keyakinan “Ketuhanan Yang Maha Esa” ?

Penyelenggaraan demokrasi dengan sistem musyawarah untuk mufakat memiliki syarat antara lain “ruang publik” (Habermas, 1947). Ruang publik plural (kelompok informal, keluarga, pertemanan, dll), ruang publik privat (kelompok pengembangan diri, moral, spiritual, dll), ruang publik legalitas (struktur – lembaga berdasar hukum, dll), ruang publik publisitas (media massa – medsos, institusi kultural, dll). Ruang publik menghimpun solidaritas sosial.

Aktor masyarakat berdialog tentang kepentingan individu, kelompok, sampai lingkup sosial yang luas terkait isu-isu aktual di ruang publik. Simbol-simbol topik dialog antarindividu sampai nasional merupakan bangun interaksi. Membuahkan solusi dan memunculkan tokoh-tokoh populer (dikenal, disukai, dipercaya, dianggap capable). Pada tingkat daerah dan nasional ruang publik melahirkan pemuka intelektual – profesi, tokoh-tokoh perwakilan rakyat, sampai pimpinan nasional. Munculnya tokoh populer serta solusi permasalahan sosial produknya bisa dikampanyekan lembaga independent dengan menyatakan penghargaan kepada tokoh yang penuh ide sekaligus meneduhkan.

Ruang publik merupakan sarana utama penghimpun solidaritas sosial, mengeliminasi carut-marut keberagaman (plural) sampai pada keberagaman yang rasional (minim). Pada masyarakat rasional, ide yang populer adalah ide tentang kesesuaian dengan cita-cita bersama. Akhirnya, pada tingkat nasional, ide yang populer adalah kesesuaiannya dengan ideologi nasional. Untuk kita, “Pancasila”. Untuk merealisasikan demokrasi kita, demokrasi yang di dalamnya terkandung nasionalisme, berkeadilan sosial, dalam keyakinan Ketuhanan Yang Maha Esa, mari kita bangun bersama ruang publik yang diisi oleh ide para warganegara yang cerdas.

Leave a Comment