Kampus Univ. Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Deklarasikan Anti Hoax

Rektor Univ. Moestopo diwakili Wakil Rektor III, Dr. Bambang Winarso, M.Sc. pada pembukaan seminar dan deklarasi anti hoax mengemukakan, hoax bersifat mengaburkan dan memanipulasi fakta dengan tujuan tertentu. Moestopo melalui LPPM bekerjasama dengan Kemenkominfo menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dengan tujuan membangun tekad bersinergi membangun mindset anti hoax sebagai karakter anak bangsa. Seminar “Millennials dan Creativepreneurship” dan “Deklarasi Anti Hoax” berlangsung Senin, 11 Februari 2019 di kampus Merah Putih Univ. Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Sekjen Kemenkominfo diwakili Direktur Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Dr. Wiryanta, M.A. mengemukakan, menjelang Pemilihan Umum 2019 muncul berbagai berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian. Penyebarannya semakin cepat dan masif dengan menggunakan teknologi informasi. Jauh lebih masif dari pada Pemilu 2014. Hoax dan fitnah menjadi sumber konflik, perpecahan, kegaduhan, dan ketidaktentraman. Berita hoaks merupakan racun masyarakat. Berpotensi menciptakan disintegrasi dan memecah belah bangsa. Selama tiga bulan terakhir menunjukkan konten hoaks di Indonesia paling banyak menyerang pemerintah, kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2019, serta para menteri.

Diungkapkan sebanyak 63 informasi hoaks terkait dengan politik dan Pemilu 2019 disebarkan melalui media sosial dan pesan singkat berantai yang terenkripsi. Penyebaran hoaks berlangsung cepat, maka Kominfo melakukan kerjasama antara lain dengan 98 komunitas siber dan beberapa kementerian serta lembaga terkait. Kominfo juga telah berupaya menekan penyebaran hoaks yang banyak beredar melalui media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dengan cara terus melakukan verifikasi. Kominfo juga sering menegur platform-platform yang memiliki akun dengan konten informasi berita bohong, radikal, dan menyesatkan.

Direktur Eksekutif Komunikonten (Institut Media Sosial dan Diplomasi), Hariqo S. Wibawa M.Si. menjelaskan, hoax awalnya lahir di dunia produk yang kemudian bermigrasi ke kejadian kriminal, dan kemudian masuk dunia politik. Dosen dan mahasiswa harus dimobilisasi menjadi pengelola konten, bekerjasama memproduksi dan mendistribusikan informasi medsos untuk mengapresiasi peristiwa-peristiwa positif, sekaligus tidak membiarkan video-video hoax exist. Ide membangun creativepreneurship medsos adalah tepat.

Ketua Bidang Organisasi APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), Handoyo Taher mengemukakan, media sosial yg paling banyak menyebarkan hoax adalah Facebook dan WA. Berita hoax tentang politik diterima hampir setiap hari dengan tujuan mempengaruhi pandangan politik. APJII mengagendakan program anti hoax melalui pemanfaatan internet kepada kelompok-kelompok sosial dan sekolah.

Pakar Cyber Law Univ. Indonesia, Dosen Penelitian Bidang Hak atas Kekayan Intelektual dan Telematika Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Edmon Makarim, menyebut informasi di media sosial bukan bebas nilai. Pada era masa kini mulut kalah jahat dibandingkan jari. UUD menyebutkan kehidupan kebangsaan yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, namun Google yang kita gunakan merampas kemerdekaan dan kedaulatan. Semua aktivitas pengguna ter-record. Rekaman itu bisa dimanfaatkan untuk apa saja oleh siapa saja. Edmond menutup ceramahnya dengan ajakan “jadilah creator dan bukan hanya sebagai followers.”

Sivitas akademika Univ. Prof. Dr. Moestopo beramai-ramai menandatangani Deklarasi Anti Hoax dalam acara “Seminar Millennials and Creativepreneurship” Senin, 11 Maret 2019 di Kampus Merah Putih Moestopo.

Pembicara dan peserta seminar “Millennials dan Creativepreneurship – Bye Bye Hoax” bersamaa-sama menyatakan menolak hoax. Senin, 11 Maret 2019 di kampus Merah Putih Moestopo.

MB-Isy -Humas

COMMENTS

Translate »