FIKOM MOESTOPO AJAK MASYARAKAT DUKUNG KPI EVALUASI TELEVISI

KAMIS, 28 JANUARI 2016 , 20:31:00 WIB
LAPORAN: SAMRUT LELLOLSIMA

komunikaasi
RMOL. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof.Dr. Moestopo (Fikom UPDM) mendukung sepenuhnya langkah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengadakan uji publik terhadap 10 stasiun TV yang akan habis izin penyelanggaraan siarnya.

Menurut Wakil Dekan Fikom UPDM Muhammad Saifullah, langkah tersebut sudah sesuai dengan amanat UU Penyiaran. Isinya, publik adalah pemilik sah frekwensi, karena itu publik memiliki hak penuh untuk menilai muatan yang hilir mudik pada frekwensi.

image

“Kami berpendapat bahwa uji publik KPI sudah sesuai dengan koridor hukum tentang perpanjangan izin siar, karena mengacu pada Permen Kominfo Nomor 28/2008,” ujarnya Saifulloh dalam keterangan persnya, Kamis (28/1).

Dia tegaskan, uji publik yang dilakukan oleh KPI terhadap stasiun TV yang akan habis izin siarnya adalah harus didukung lantaran sudah sesuai hukum. Sudah sepantasnya publik dilibatkan dalam menilai stasiun TV, karena mereka berbisnis di ranah publik.

“Idealnya uji publik dilakukan berkala, artinya KPI secara periodik juga melibatkan publik dalam memantau konten televisi,” lanjut Saiful.

Dia juga katakan, uji publik ini adalah peluang masyarakat untuk mengevaluasi televisi, karena itu sebaiknya masyarakat dapat memanfaatkan momentum ini secara maksimal.

Untuk itu dalam rangka penilaian perpanjangan izin siar, KPI harus memperhatikan track record televisi-televisi selama ini khususnya bagi televisi yang sering melakukan pelanggaran dan penilaian terhadap respon stasiun tersebut terhadap sanksi yang pernah dijatuhkan KPI.

Terlepas dari itu, Saiful juga meminta kepada stasiun-stasiun TV yang akan habis izin siarnya (RCTI, SCTV, INDOSIAR, ANTV, MNCTV, TRANSTV, TRANS7, TVONE, GLOBALTV, METROTV) khusunya dan seluruh stasiun TV di Indonesia untuk memperhatikan siaran mereka.

“Tidak lagi menayangkan kekerasan, diskriminasi gender dan tayangan yang tidak ramah anak. Tidak lagi menayangkan siaran yang berisi pelecehan terhadap nilai, norma dan budaya yang berlaku di masyarakat,” tuturnya.

Saiful menambahkan, stasiun televisi juga diharapkan tidak lagi menggunakan frekwensi publik untuk kepentingan partai politik, kepentingan kelompok maupun golongan tertentu.

“Meminta kepada masyarakat untuk mengawal proses evaluasi ini dan juga melakukan pengawalan terhadap proses peizininan itu sendiri agar berjalan secara transparan dan sesuai dengan koridor hukum,” tutupnya.

Seperti diketahui, KPI membuka kesempatan bagi masyarakat untuk ikut melakukan evaluasi mengirimkan saran/kritik mengenai isi siaran stasiun tersebut ke: [email protected], sebelum 31 Januari 2016.

KPI sendiri mencatat ada 10 stasiun televisiswasta yang akan habis masa izinnya di tahun 2016. Stasiun televisi itu antara lain RCTI, TPI, GlobalTV, SCTV, Antv, Indosiar, TV One, MetroTV, TransTV, dan Trans7. [rus]

COMMENTS